Jaminan Pelaksanaan

Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 33 :(1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).(2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia s... lebih lanjut.

Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa > Identifikasi Kebutuhan

jaminan pelaksanaan kontrak terintegrasi

Jaminan Pemeliharaan

Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 35 :(1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over).(2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) ha... lebih lanjut.

Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa > Identifikasi Kebutuhan

surat jaminan jaminan pemeliharaan pemeliharaan kontrak

Jaminan Penawaran

Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 31 :(1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberlakukan untuk nilai total HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai total HPS.(3) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Penawara... lebih lanjut.

Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa > Identifikasi Kebutuhan

surat jaminan jaminan penawaran pekerjaan konstruksi terintegrasi

Jaminan Sanggah Banding

Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 32 :(1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS.(2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran. lebih lanjut.

Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa > Identifikasi Kebutuhan

surat jaminan sanggah banding konstruksi terintegrasi

Jaminan Uang Muka

Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 34 :(1) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.(2) Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. lebih lanjut.

Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa > Identifikasi Kebutuhan

surat jaminan uang muka pelaksanaan pekerjaan

Surat Jaminan

Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 1 angka 48 :Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan eks... lebih lanjut.

Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa > Identifikasi Kebutuhan

surat jaminan penjamin asuransi bank bank garansi surety bond pembiayaan pencairan tidak bersyarat