Swakelola Tipe 1

Pasal 27 (1) Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran: a. direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan b. mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli. 22 (2) Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari juml... lebih lanjut.

Swakelola > Identifikasi Kebutuhan

swakelola swakelola tipe 1 penjelasan

Swakelola Tipe 2

Pasal 30 Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola. b. pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlu... lebih lanjut.

Swakelola > Identifikasi Kebutuhan

swakelola swakelola tipe 2 penjelasan

Swakelola Tipe 3

Pasal 31 Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompo... lebih lanjut.

Swakelola > Identifikasi Kebutuhan

swakelola swakelola tipe 3 penjelasan

Sifat Jawaban LKPP

Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 lebih lanjut.

Lain-Lain > Identifikasi Kebutuhan

Perubahan Kontrak Di Pengadaan BUMN

- Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005- Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 lebih lanjut.

Pelaksanaan Kontrak > Identifikasi Kebutuhan

Perubahan Kontrak Pengadaan BUMN BUMN

Kontrak Multiyears

- Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010- Pasal 89 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010- Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010- Pasal 54 A Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 lebih lanjut.

Pelaksanaan Kontrak > Identifikasi Kebutuhan

Kontrak Multiyears Kontrak Multiyears

Penyedia Dikenakan Daftar Hitam Sebelum Berkontrak

- Pasal 124 Perpres Nomor 54 Tahun 2010- Pasal 93 Perpres Nomor 54 Tahun 2010- Pasal 93 Ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010- Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 lebih lanjut.

Pelaksanaan Kontrak > Identifikasi Kebutuhan

Penyedia Daftar Hitam kontrak

Keterlambatan Penerbitan Izin

- Pasal 87 Perpres Nomor 54 Tahun 2010- Pasal 91 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 lebih lanjut.

Pelaksanaan Kontrak > Identifikasi Kebutuhan

Keterlambatan Penerbitan Izin

Daftar Hitam (Blacklist)

- Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahan 2010- Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahan 2010- Pasal 3 Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014- Pasal 12 Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014- Pasal 19 Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 lebih lanjut.

Pelaksanaan Kontrak > Identifikasi Kebutuhan

Sanksi Daftar Hitam Blacklist

Keadaan Kahar Dikarenakan Kendala Cuaca

- Pasal 91 Perpres Nomor 54 Tahun 2010- Pasal 93 Perpres Nomor 54 Tahun 2010- Pasal 120 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 lebih lanjut.

Pelaksanaan Kontrak > Identifikasi Kebutuhan

Keadaan Kahar Kendala Cuaca