Jaminan Pelaksanaan

Infografis

Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 33 :

(1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau
b. Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.
(3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
(4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi adalah sebagai berikut:
a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Anggaran.
(5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.


-

-

-

jaminan pelaksanaan kontrak terintegrasi


Komentar

Login terlebih dulu untuk dapat memberikan komentar
Belum ada komentar

Jaminan Pemeliharaan

Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa > Identifikasi Kebutuhan

Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 35 :(1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada se... lebih lanjut

surat jaminan jaminan pemeliharaan pemeliharaan kontrak

Jaminan Penawaran

Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa > Identifikasi Kebutuhan

Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 31 :(1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberlakukan untuk nilai total HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada aya... lebih lanjut

surat jaminan jaminan penawaran pekerjaan konstruksi terintegrasi

Jaminan Sanggah Banding

Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa > Identifikasi Kebutuhan

Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 32 :(1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS.(2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasa... lebih lanjut

surat jaminan sanggah banding konstruksi terintegrasi

Jaminan Uang Muka

Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa > Identifikasi Kebutuhan

Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 34 :(1) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.(2) Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara p... lebih lanjut

surat jaminan uang muka pelaksanaan pekerjaan